Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

05 September, 2014

Rahmi: DPD RI Putuskan RUU APBN 2015

JAKARTA – Tugas dan kewenangan DPD RI diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3). Sebagaimana dikutip pada pasal 224 ayat 1 (d) yang berbunyi DPD RI mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Terkait hal tersebut DPD RI memiliki alat kelengkapan yaitu Komite IV yang memiliki ruang lingkup tugas pada rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Selasa (02/9/2014) lalu Komite IV DPD RI menyampaikan Rancangan Keputusan Komite IV DPD RI atas dua (2) hal, yaitu: 1. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013; 2. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Penyampaian rancangan keputusan tersebut secara langsung diungkapkan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri (Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau) pada Sidang Paripurna ke-17 DPD RI”, kata Rahmiyati, di Jakarta. 
Rahmiyati mengungkapkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut Komite IV DPD RI menyampaikan apresiasi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013 serta pengelolaan transfer ke daerah yang sudah semakin baik. “DPD RI menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013 untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah, antara lain adanya target waktu yang jelas untuk mengalihkan dana dekonsentrasi menjadi dana alokasi khusus. Selain itu perlu diperhatikan amanat undang-undang mengenai besaran transfer dana alokasi umum ke daerah adalah sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan netto agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan baik,” ujar Rahmiyati. 
Lebih lanjut Rahmiyati menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI juga menekankan beberapa hal yang perlu menjadi catatan yaitu adanya sinkronisasi penyaluran langsung alokasi dana bagi hasil (DBH), transfer DBH dilakukan secara transparan dan tepat waktu, serta mencari solusi yang tepat, efisien, efektif dan akuntabel dalam penyaluran dana subsidi. Selain itu, terkait sistem penganggaran berbasis wilayah, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015, terkait dengan keperluan anggaran desa yang mendesak, DPD RI mengusulkan kebutuhan anggaran desa sebesar Rp 53 Triliyun agar diambil dari penghematan anggaran kementerian/lembaga bukan diambil dari belanja subsidi. DPD RI mencatat jumlah bahwa jumlah desa mencapai sekitar 73.000, termasuk desa dan kelurahan. Dengan memperkirakan alokasi dana setiap desa per tahun sebesar Rp 800 juta – Rp 1,4 Milyar, pada tahun 2015 diperlukan anggaran sekitar Rp 69,1 Triliyun. Sementara pemerintah melalui RAPBN Tahun 2015 baru menyediakan anggaran Rp 9,1 triliyun yang jauh dari memadai.“Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran dana desa yang ideal pada tahun 2015, DPD RI mengusulkan realokasi dana subsidi energi dan dana kementerian/lembaga sebesar Tp 60 triliyun untuk dialihkan menjadi dana desa”, jelas Rahmiyati. 
“Pertimbangan dan rekomendasi DPD ini dibuat dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran Negara tahun 2015, baik dari sisi kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan fiskal yang terkait dengan penerimaan negara, belanja Negara, dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemerataan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah”, ujar Rahmiyati diakhir wawancara.
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum