Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

22 May, 2014

Rahmiyati : PPUU DPD RI menggelar FGD Prolegnas 2015 Bersama Universitas Sam Ratulangi

MANADO, Senator/Anggota DPD RI Rahmiyati yang merupakan Anggota Komite III DPD RI juga selaku salah satu Anggota Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI kembali melaksanakan tugas kelembagaannya dengan menghadiri Forum Group Disscussion (FGD) yang terselenggara atas kerjasama PPUU DPD RI dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara (22/5/2014).  
Disela-sela kegiatannya Rahmiyati menyampaikan bahwa kegiatan FGD yang dihadiri oleh puluhan dosen, mahasiswa dengan mendatangkan narasumber yang tidak diragukan lagi kepakarannya ini mengambil tema “Evaluasi Prolegnas dan Implementasi undang-undang di daerah Tahun 2010-2014 sekaligus menginventarisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD D RI Tahun 2015-2019”. Prolegnas merupakan daftar susunan RUU yang disusun berdasarkan urgensi dan prioritasnya oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang akan menjadi sebuah sistem guna mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas sebuah hukum dalam bentuk undang-undang yang disesuaikan dengan konsep berbangsa dan bernegara Indonesia. 
“Untuk itu melalui FGD ini kita semua dapat menyamakan persepsi sekaligus mencari terobosan dan solusi yang inovatif bagi peningkatan legislasi nasional”, kata Rahmiyati. 
Berdasarkan diskusi FGD yang berlangsung, “DPD RI sebagai lembaga representasi mencatat berbagai permasalahan terkait dengan implementasi dari Prolegnas Tahun 2010-2014. Beberapa undang-undang yang baru saja disahkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Dari 241 RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas 2010-2014 sampai saat ini hanya 46 RUU yang disahkan menjadi UU dan benar-benar sesuai dengan Prolegnas 2010-2014”, ujar Rahmiyati.
Ia menambahkan bahwa dengan Kehadiran DPD RI sesungguhnya membuka celah baru muncul dan berkembangnya gagasan baru, bahwa ada aspirasi daerah yang berada dalam domain nasional. Pola pengelolaan keragaman, dan perlakukan yang berbeda-beda terhadap daerah, semestinya berlangsung di dalam forum DPD RI. Sejalan dengan hal tersebut, DPD memandang bahwa perkembangan ketatanegaraan yang terjadi dewasa ini sebagai akibat perubahan UUD 1945 masih menyisakan persoalan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis diantara lembaga-lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dengan melibatkan DPD, agar terjadi kesinambungan antara sistem ketatanegaraan dengan pembangunan bidang hukum. Terakhir, penjelasan Rahmiyati dengan terselenggaranya kegiatan FGD ini, diharapkan dapat tercipta sebuah konsep pembangunan hukum yang terealisasi dalam bentuk program dan rencana legislasi yang menempatkan daerah sebagai sebuah subyek, bukan hanya sebagai obyek yang selalu hanya dapat menerima apapun keputusan pusat. Tentunya, dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif antara pusat dan daerah, aspirasi dan kepentingan daerah perlu diakomodasi untuk menjadi bagian Prolegnas. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan penuh keseriusan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional (pusat).
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum