Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

15 May, 2014

RAHMIYATI: DPD RI MENGESAHKAN 11 RUU DOB

JAKARTA – Pasca pengumuman hasil pemilu legislatif oleh KPU tgl 9 Mei 2014, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Sidang Paripurna (Sipur) ke-12 di Gedung Nusantara V MPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/05). 
  Sidang dibuka oleh Ketua DPD RI Irman Gusman SE, MBA yang diisi dengan beberapa agenda: 1).Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI; 2).Pengesahan Keputusan DPD RI; ”Terkait agenda pengambilan keputusan, Komite I DPD RI yang membidangi otonomi Daerah meminta agar sidang dapat mengesahkan 11 (sebelas) pandangan terhadap RUU Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, pada sidang kali ini DPD RI menghadirkan delegasi dari Panitia Pemekaran calon DOB Provinsi/Kabupaten/Kotamadya dari 11 (sebelas) calon DOB”, kata Rahmi, usai menghadiri sidang tersebut. Nampak pula tim Panitia Pemekaran calon DOB Kabupaten Gorontalo Barat yaitu Suharsi Igrisa, S.IP (Ketua DPRD Kab. Pahuwato) beserta jajaran pejabat daerah dari beberapa kecamatan di Provinsi Gorontalo. 
Adapun 11 Pandangan DPD RI terhadap RUU DOB dimaksud, antara lain: 1) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Bogaga sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua; 2) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Ghondumi Sisare sebagai pemekaran dari Kabupaten Waropen Provinsi Papua; 3) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi sebagai pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara; 4) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai pemekaran dari Provinsi Papua Barat; 5) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai pemekaran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat; 6) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Garut Selatan sebagai pemekaran Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. 7) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kota Langowan sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; 8) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Provinsi Bolaang Mangondow Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara; 9) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo; 10) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kota Tahuna sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara; 11) Pandangan DPD RI terhadap RUU Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. 
Terkait bidang Komite III yang menjadi tugas dan wewenang Rahmiyati di DPD RI, Rahmiyati menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menyepakati untuk meminta pengesahan keputusan yang terkait RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. “RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan bagian dari UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang lebih mendasar dan kuat dalam pengelolaan keuangan haji yang besarnya saat ini mencapai 67 triliyun, selain itu keberadaan UU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara khususnya berkaitan dengan pelayanan ibadah haji yang professional, transparansi serta akuntabel,” ujar Rahmiyati. Rahmiyati menyampaikan bahwa dipenghujung sidang paripurna kali ini, DPD RI telah mengesahkan beberapa keputusan. Keputusan-keputusan tersebut akan terus dilakukan pengawalan baik di tingkat DPR maupun Pemerintah untuk dibawa pada proses pembicaraan tahap selanjutnya, hingga RUU tersebut dapat segera disahkan.
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum