Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

23 April, 2014

RAHMIYATI BAHAS KEUANGAN HAJI BERSAMA DIRJEN PHU

 JAKARTA, Rahmiyati Senator/Anggota Komite III DPD RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggito Abimanyu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI di Ruang Rapat Komite III Gedung DPD/MPR RI Senayan (22/4). 
RDP ini laksanakan dalam rangka mengklarifikasi kepada Dirjen Haji menyangkut RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang diajukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memisahkan pengelolaan dana haji dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) serta mempersiapkan pembentukan payung hukum bagi lembaga atau badan pengelola keuangan haji (BPKH), agar pemanfaatan dana yang dikelola dapat digali secara optimal. Dirjen PHU Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa Dana Haji bukan bagian dari keuangan Negara, maka pemerintah memerlukan undang-undang khusus yang mengatur pengelolaan keuangan haji, status uang yang diterima pemerintah hanya uang titipan dari calon jamaah haji sehingga harus dikelola dengan baik. “Akumulasi Dana haji, baik setoran awal maupun nilai manfaatnya semakin meningkat, per Desember 2013 sebesar Rp 65,4 T, per Februari 2014 sebesar Dengaragama akan mendapat mandat untuk melakukan investasi dengan dana haji. "Investasi tidak hanya di bank syariah, bisa instrumen syariah perbankan, sukuk, dan instrumen syariah yang diterbitkan oleh koorporasi. Misalnya, PLN, Pertamina atau Telkom yang menerbitkan obligasi syariah, itu bisa kita beli," katanya. Ia juga mengatakan, investasi bisa dilakukan dalam bentuk emas batangan dan membeli pesawat haji, atau membuat rumah sakit haji.”, ujar Anggito. 
Pada sesi tanya jawab, Rahmiyati menyinggung pasal 14 ayat 1 dalam RUU tersebut yang menjelaskan pelaporan dan pertanggunggjawaban pelaksanaan dan pengembangan dana haji yang menjadi salah satu tugas BPKH. Karena banyak masyarakat yang mempertanyakan pengelolaan dana haji yang berjalan selama ini tidak transparan peruntukannya. Untuk itu kedepan, Rahmiyati meminta jika RUU ini disetujui, agar Badan/Lembaga khusus yang akan mengelola keuangan haji, haruslah badan yang bersifat independen, diisi orang-orang yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan dikelola secara professional, transparansi serta akuntabel, ujarnya. 
Diakhir RDP, Anggito menyimpulkan kehadiran BPKH adalah dalam upaya memisahkan antara regulator dan eksekutor. “Kita usulkan bentuknya badan khusus yang pengelolaannya akan berbentuk Badan seperti yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)”, kata dia. Dengan dibentuknya badan khusus ini, diharapkan pengelolaan dana haji dilakukan secara produktif dan memberikan nilai manfaat kepada jamaah serta dapat mengurangi kekacauan dan dugaan manipulasi dana haji yang terjadi dalam penyelenggaraan haji, ucapnya.
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum