Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

21 December, 2013

RAHMI : BAHAS HONORER DPD RI AJUKAN REKOMENDASI

Hiruk pikuk mengenai penertiban tenaga Honorer di daerah juga menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah DPD RI sehingganya sebagai representasi 34 daerah setanah air DPD RI menanggapi permasalahan tersebut dengan menerbitkan rekomendasi atas pelaksanaan UU RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian khususnya mengenai pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS berdasarkan masukan dari hasil kunjungan kerja kajian dan rapat dengar pendapat umum tenaga honorer menjadi CPNS. 
Hal tersebut di Sampaikan oleh Senator Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja usai mengikuti rapat dengar pendapat umum tenaga honorer menjadi CPNS bertempat di ruang Komite III DPD RI. Jumat 20.12 Kemarin  
Rahmi mengungkapkan Rekomendasi hasil keputusan DPD RI terdiri beberapa item yang meliputi peninjauan kembali kuota pengakatan tenaga honorer secara nasional dengan kuota minimal masing-masing daerah, Tenaga Honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS paling paling banyak dua kali, tentang pakaian khusus bagi tenaga honorer, prioritas pengangkatan tenaga guru honorer serta moratorium penerimaan tenga honorer “beberapa Rekomendasi hasil keputusan DPD RI terdiri beberapa item yang meliputi peninjauan kembali kuota 40% pengakatan tenaga honorer K2 secara nasional dengan mengganti kuota minimal pengakatan tenaga honorer menjadi CPNS sebesar 30% untuk masing-masing daerah, Tenaga Honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS paling paling banyak dua kali dan bila mana tidak diterima maka terjadi pemutusan hubungan kerja, Memasukan ketentuan mengenai penggantian khusus bagi tenaga honorer yang berbeda dengan pakaian dinas PNS,Memprioritaskan dan memberikan perlakuan khusus bagi pengakatan tenaga honorer yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk menjadi calon PNS 42% dari 649.284 tenaga honorer K2 bertugas sebagai pendidik serta melaksanakan moratorium penerimaan tenaga honorer pemerintah segera melakukan penertiban tenaga honorer terutama di daerah tak kala menjelang pemilukada dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar larangan pengangkatan tenga honorer “Tukas Rahmi
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum