Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

23 September, 2013

Rahmi Uji Sahih RUU Perubahan Sisdiknas

Rahmiyati Jahja selaku Anggota Komite III DPD RI bersama Anggota Komite III DPD RI dari 31 provinsi lainnya mengambil inisiatif untuk mengajukan RUU tentang perubahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22D, pasal 224 dan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dimana Komite III DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang legislasi baik yang sifatnya pengajuan RUU tertentu maupun pengawasan UU. Senin 23/09 bertempat di Meeting Room Hotel Aston Provinsi Sumatera Utara 
menguraikan hal-hal yang dilakukan dalam RUU perubahan tersebut meliputi penyempurnaan beberapa konsepsi yang tertuang di dalam UU Sisdiknas, UU Sisdiknas pasal 1 angka 18 usul DPD RI tetang program minimal sisdiknas disempurnakan dengan memasukkan standar apa yang hendak dicapai dari wajib belajar yakni menguasai pengetahun dasar dan kompetensi dasar serta penegasan pembiayaan seutuhnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Diusulkan pula Ketentuan pasal 7 ayat 2 UU Sisdiknas yang menekankan orangtua dari anak usia wajib belajar untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya, diubah lebih tegas dan jelas dengan kewajiban menyekolahkan anaknya yang telah memenuhi usia wajib belajar ke satuan pendidikan dasar untuk memperoleh pendidikan dasar.
Selain itu di dalam RUU perubahan UU sisdiknas usul DPD di lakukan perubahan mendasar menyangkut relasi pemerintah dan masyarakat terkait wajib belajar. Bila di dalam pasal 34 UU Sisdiknas usul DPD RI ditegaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. Maka di dalam RUU UU Sisdiknas usul DPD RI, masyarakat dikeluarkan dari rumusan penyelenggara melainkan ditegaskan “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan wajib belajar”. Dengan demikian terdapat kejelasan bahwa negara sebagai penanggung jawab wajib belajar, sedangkan masyarakat dalam posisi partisipasi”Jelas Rahmi 
Sumber pendanaan pendidikan pasal 47 ayat 2 UU Sisdiknas dirumuskan bahwa pengerahan sumber dana pendidikan dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan (welfare state) dimana Negara sebagai penanggungjawab utama pendanaan. Dengan demikian pasal 47 ayat 2 RUU Perubahan UU Sisdiknas usul DPD RI, masyarakat ditempatkan sebagai “dapat turut serta dalam pengerahan dana untuk penyelenggaraan pendidkan”. Implikasinya, Negara tetap yang utama memikul tanggung jawab utama pendanaan pendidikan dan masyarakat dalam posisi partisipasi “turut serta”. Perubahan utama yang diusulkan adalah RUU perubahan UU Sisdiknas menyangkut lembaga pendidikan asing dimana untuk kerangka memperkuat konsepsi nasionalisme dan karakter bangsa, maka pada RUU Perubahan UU Sisdiknas usul DPD RI membatasi bahwa lembaga pendidikan asing hanya dapat menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan dasar tidak diizinkan. Hal ini sebagai bentuk proteksi mengingat di pendidikan dasar, penanaman nilai-nilai kebangsaan harus menjadi prioritas sehingga sukar dilakukan oleh pendidikan asing. 
Selain membahas tentang RUU usulan perubahan UU Sisdiknas juga berkembang pembahasan mengenai permasalahan Ujian Nasional (UN), Biaya, Fasilitas, Sertifikasi, BOS, Politisasi guru, Pengaturan Pendidikan Agama dan keagamaan.
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum