Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

09 September, 2012

RAHMI : DPD SOROTI PENYELENGGARAAN HAJI

Penyelenggaraan ibadah haji yang banyak menuai kritikan dari masyarakat melalui aspirasi Daerah menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sehingganya sebagai tidak lanjut persoalan tersebut menjadi pembahasan tingkat nasional dalam rapat dengar pendapat dengan pihak kementrian Agama RI bertempat di senayan Jakarta . Senator Daerah Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja kepada watrwan menguraikan beberapa kesimpulan yang disepakati untuk ditindak lanjuti jumat 07/09 Rahmi menjelaskan Keterlambatan penetapan BPIH sebagaimana pembahasan terungkap disebabkan karena pengelolaan yang kurang profesional oleh Kementrian Agama Nasional sebagai penyelenggara haji dimana yang menjadi kendalanya adalah adanya dualisme fungsi yaitu selain sebagai penyelenggra kementrian agama juga sebagai pengelola keuangan, sehingga disimpulkan Kedepan harus ada badan yang mampu mengelola dan memahami standar penyusunan anggaran, Karena hal ini berdampak pada kesiapan pra dan pelaksanaan haji. Disepakati pula untuk setoran awal BPIH akan diperuntukan membangun fasilitas layanan yang bernilai manfaat dalam bentuk proyek bagi CJH seperti passport, pemondokan, transportasi , general service fee dan sebagainya Dibahas pula mengenai masalah kuota dimana berlaku secara nasional berdasarkan data dari BPS dimana kuota adalah 1:1000 penduduk muslim di indonesia. Demikian pula untuk pemerintah Saudi memperoleh data penduduk dunia terbaru setiap lima tahun sekali dari PBB sebagai dasar pemberian kuota setiap negara. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH juga mendapat kritikan dinama terungkap pula Biro Travel yang memanfaatkan regulasi dengan cara "main belakang" dimana calon jemaah haji yang sudah masuk waiting list kemenag bisa berpindah ke jasa biro karena dijanjikan bisa cepat berangkat. Hal lain yang di bahas adalah permasalahan Dana talangan Haji dari pihak perbankan dan praktek Multi level marketing (MLM) Calon jemaah haji dengan yang belum tentu punya kemampuan untuk membayar ongkos haji tapi sudah mendaftar waiting list menjadi penyebab membludaknya jumlah CJH yang masuk dalam daftar waiting list, hal lain yang dibahas mengenai perbaikan kualitas manasik haji khusunya pembimbing agar calon jamaah haji jadi haji mandiri, demikian pula permintaan menjadi Embarkasi di beberapa daerah belum sepenuhnya terakomodir sebab jika semua daerah memiliki embarkasi maka akan banyak kloter yang kurang pondok sepi dan mengurangi kost. Sementara masukan Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja mengenai penambahn tenga medis diakomodir melalui rencana penambahan tenaga medis penempatan 5-6 petugas kloter, selain itu akan ada penambahan tempat antara tenaga medis laki-laki dan perempuan karena selama ini perempuan berada dalam satu tempat padahal bukan muhrim "Saat ini pula DPD tengah merencanakan Penerbitan RUU keuangan haji, yang diharap dapat memperbaiki sisitim pengelolaan haji di Indonesia"Jelas Rahmi
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum