Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

13 July, 2012

DPD DAN DPR BIKAMERAL TAPI BEDA WEWENANG

Kerasnya dukungan masyarakat akan Kewenangan DPD juga disampaikan oleh masyakat pemerhati aspirasi Rakyat. Dalam penyataan pada Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan beberapa pekan lalu masyarakat menegaskan bahwa kewenangan DPD yang berkaitan otonomi daerah, yang berhubungan APBN, DPD harus memperoleh kewenangan yang sama dengan DPR-RI. Hal tersebut bermula dengan penjelasan Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja yang menyatakan bahwa bukan berarti bahwa suara aspirasi yang disampaikan saat ini hanya diabaikan, tetapi hal tersebut memang diluar dari kewenangan DPD dimana DPD hanya dapat mengajukan, pertimbangan dan tidak ada wewenang menentukan sebuah kebijakan”DPD dan DPR adalah bikameral atau menurut istilah dua kamar tetapi sayang kewenangannya di batasi Kalau di Amerika Serikat DPD di sebut senator, bahkan memiliki kekuatan yang efektif. kita menginginkan kewenangan DPD dapat terasa manfaatnya di daerah. Kami tidak mengabaikan aspirasi tetapi itu diluar dari kewenangan kami ‘Ulas Rahmi Sehingganya Forum berkesimpulan bahwa DPD bahwa perlu ada upaya untuk memberikan kewenangan setara antara Anggota DPD-RI dan DPR-RI dan berdasarkan penjelasan pemateri hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui amandemen kelima “Harga mati amandemen ke 5 Undang-undang untuk kembali mengatur DPD yang lebih berwewenang’ tukas Warga
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum