Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

22 June, 2012

RAHMI: DPD RI MASIH TERMARGINALKAN

Amandemen keempat UUD 1945 masih menempatkan DPD pada posisi lemah dibandingkan dengan posisi politik DPR. Pasal tentang DPD kurang memberi kewenangan politik DPD untuk terlibat dalam proses legislasi dengan DPR dalam konteks pembahasan dan pengesahan RUU merupakan termarginali -sasi politik dalam berhadapan dengan DPR, karena kewenangan politik DPD terbatas pada persoalanan otonomi daerah, pemekaran daerah, SDA daerah dan hubungan anara pusat dengan daerah, sehingga perlu dilakukan amandemen ke lima UUD. Hal tersebut dijelaskan oleh Senator Wanita Gorontalo Rahmiyati Jahja, S.Pd. Jumat 22/06 Kemarin. Rahmi menguraikan hasil amandemen UUD 1945 ke empat, khususnya menyangkut pasal 22 C dan 22 D mengenai eksistensi DPD yang lemah dan seoalah dikebiri perlu dikaji lagi. Demikian pula dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pasal 42, 43, dan 44, kewenangan DPD dinilai para anggotanya cenderung terbatas sebagai lembaga konsultatif yang hanya memberikan masukan serta pertimbangan kepada DPR dalam pengusulan RUU. “Eksistensi politik DPD secara konstitusional setara dengan DPR sebagai lembaga perwakilan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun secara politik riil, proses -proses legislasi lebih didominasi DPR, sehingganya usulan kepada MPR untuk melakukan amandemen pasal 22 UUD 1945 perlu dilakukan guna memperkuat peran politik DPD sebagai perwakilan politik yang memperjuangkan permasalahan daerah”Tukas Rahmi
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum