Selamat Datang di Blog TP. PKK Kabupaten Gorontalo. | About Us | Contact | Register | Sign In

27 September, 2011

RAHMI : PEMERINTAH RI MANJAKAN JAMAAH HAJI


Pemerintah Republik Indonesia akan terus memanjakan para jemaah haji, dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PKK Kabupaten Gorontalo Rahmiyati Jahja dalam kapasitasnya selaku anggota DPD RI usai menerima kesimpulan dan kesepakatan bersama DPD RI dan Kementrian Agama RI pada Rapat kerja komite III Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia dengan meteri agama RI pada senin 26/09 Kemarin

Dari kesepakatanyang ditandatangani oleh Ketua komite III DPD RI Hardi slamed Hood dan Mentri agama Suryadharma ali itu banyak kebijakan yang menjadi aspirasi dari masyarakat terakomodir. Adapun isi dari kesepakatan itu meliputi berisi pertama, Menyelenggarakan ibadah haji secara berkualitas dengan memastikan terjaminnya realisasi asas keadilan, professionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, kedua Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khususnya antara lain menyangkut profesionalitas kuota haji antar daerah, pelayanan administrasi, akuntabilitas dan transparansi pendanaan haji, pelaksanaan bimbingan jemaah haji dan penyuluhan masyarakat, katering jemaah haji transportasi pelayanan kesehatan dan keamanan serta hal-hal lain yang diperlukan jamaah haji secara berkesinambungan. Ketiga, Berkenanaan dengan kuota haji, perlu dilakukan kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang telah memiliki daftar tugggu cukup tinggi yakni diatas tujuh tahun dan diprioritaskan bagi calon jamaah usia lanjut , Keempat Mendorong kementrian Agama RI untuk melakukan berbagai upaya signifikan melalui pendekatan persuasif sebagai upaya prefentif dalam rangka menciptakan kerukunan beragama dan toleransi untuk mengantisipasi aksi terorisme aksi terorisme yang mengatasnamakan agama serta Berperan aktif dalam terbitnya undang-undang tentang organisasi masyarakat (ormas) yang menjamin peluang diakomodasinya ormas berbasis agama dengan berpedoman pada kebebasan berserikat dan berkumpul dari warga negara yang diatur dalam koridor dan tertib hukum negara dibawah pembinaan serta pengawasan kementrian Agama RI.
Rahmi mengukapkan dari item kesepakatan itu pula men jadi rujukan dalam pengawasan haji yang menjadi rujukan dirinya sebagai pengawas haji Indonesia tahun ini”Sebagai pengawas Haji kami hanya memantau apakah realita dilapangan sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan itu akan dibuatkan laporan dan diserahkan kepada kementrian agama yang akan bertugas pada bulan oktober mendatang”Tukas Rahmi
Share this article now on :

Post a Comment

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( :-p =))

Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum